Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan besaran defisit yang terus
bertambah dalam APBN dipastikan akan terus mendorong bertambahnya
besaran utang pemerintah untuk membiayai anggaran.
"Karena defisitnya melebar. Untuk pembangunan, ya kalau untuk bangun infrastruktur kan baik," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Seperti diketahui, besaran utang pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.
"Yang penting kita tidak ngutang Rp2.400-an triliun yang jatuh temponya setahun semua. Kalau begitu baru kita panik. Kan ada yang satu tahun, dua tahun bahkan ada yang 30 tahun. Jatuh temponya tidak sekaligus," terangnya.
Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo seluruh utang pemerintah mencapai 9,6 tahun dengan besaran rasio terhadap PDB berada pada level 24 persen.
"Itu rata-ratanya 9,6 tahun. Penerimaan kita juga kan berkisar Rp1.600 sampai Rp2.000 triliun. Jadi, masih bisa dikontrol. Kita masih bisa cicil," jelasnya. (rzy)
"Karena defisitnya melebar. Untuk pembangunan, ya kalau untuk bangun infrastruktur kan baik," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2014).
Seperti diketahui, besaran utang pemerintah per April 2014 tercatat mencapai Rp2.444 triliun. Menurut Robert, besaran ini masih dalam kontrol pemerintah, mengingat jatuh tempo beberapa jenis utangnya tidak berada pada periode yang mendesak.
"Yang penting kita tidak ngutang Rp2.400-an triliun yang jatuh temponya setahun semua. Kalau begitu baru kita panik. Kan ada yang satu tahun, dua tahun bahkan ada yang 30 tahun. Jatuh temponya tidak sekaligus," terangnya.
Robert mengungkapkan, rata-rata jatuh tempo seluruh utang pemerintah mencapai 9,6 tahun dengan besaran rasio terhadap PDB berada pada level 24 persen.
"Itu rata-ratanya 9,6 tahun. Penerimaan kita juga kan berkisar Rp1.600 sampai Rp2.000 triliun. Jadi, masih bisa dikontrol. Kita masih bisa cicil," jelasnya. (rzy)
